Jalan Itu Milik Siapa? Jalan Tol dan Segala demokrasinya

Aku sedang duduk di dalam mobil yang melaju di atas jalan tol. Di atas aspal hitam yang mulus, disapu oleh diam dan keheningan, aku terhenyak oleh pertanyaan sederhana yang mengganggu: jalan tol ini milik siapa? Dan kenapa aku harus membayar untuk sesuatu yang—setidaknya secara ilusi demokratis—dibangun dengan uang rakyat? Pertanyaan itu kelihatan remeh, bahkan kekanak-kanakan. Tapi justru dalam pertanyaan kekanak-kanakanlah kebenaran sering kali terlahir. Seperti anak kecil yang dengan polos bertanya: “Kenapa kita harus bayar untuk lewat jalan kita sendiri?” Pertanyaan ini terdengar bodoh hanya bagi mereka yang sudah terlalu lama hidup dalam sistem yang membodohkan.

Di dalam negara yang katanya demokratis ini, kita diberi pelajaran tentang “jalan sebagai fasilitas publik”. Namun, kenyataannya, tidak semua jalan benar-benar publik. Jalan tol, misalnya, adalah jalan khusus yang hanya bisa dilalui mereka yang sanggup membayar. Padahal, beberapa tol dibangun dengan uang negara, dan uang negara datang dari pajak. Pajak datang dari rakyat. Tapi tetap saja, rakyat harus membayar ulang untuk mengakses apa yang secara prinsip mereka bangun. Mari kita berhenti sejenak dari absurditas sistem dan tanyakan dengan jujur: Apakah ini bukan bentuk penghisapan ganda? Seorang petani, buruh, atau nelayan, yang mungkin tidak akan pernah melewati jalan tol, tetap harus membayar pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang tidak pernah mereka nikmati. Ini bukan hanya tentang jalan, ini tentang bagaimana akses terhadap mobilitas, efisiensi, dan kecepatan telah dikomodifikasi menjadi privilege kelas.

Kita hidup dalam zaman di mana kecepatan adalah kekuasaan. Dalam kapitalisme, siapa yang cepat, dia yang menang. Maka jalan tol adalah simbol kekuasaan itu: jalur cepat untuk mereka yang sanggup membayar keterlambatan orang lain. Jalan tol bukan sekadar aspal, ia adalah metafora dari ketimpangan sosial yang dibangun begitu rapi dalam bahasa teknokratis: efisiensi, pembangunan, kemajuan, dan pertumbuhan. Padahal semua itu hanyalah topeng untuk menutupi satu hal: kapital tidak ingin semuanya maju bersama. Ia hanya butuh sebagian kecil yang melaju kencang, agar sisanya bisa tetap menjadi pembanding yang tertinggal.

Ada yang bilang, “tapi kan itu pilihan, mau cepat ya bayar.” Logika ini tampaknya netral, tapi sebenarnya sangat beracun. Karena ia mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Dalam sistem ini, kemiskinan bukan hanya keterbatasan uang, tapi juga keterbatasan ruang dan waktu. Orang miskin harus rela kehilangan waktu lebih banyak di jalan biasa, sementara yang kaya melintasi ruang seperti panah, menaklukkan kota-kota dalam keheningan AC mobil pribadi.

Ini bukan sekadar tentang jalan, tapi tentang akses terhadap hak hidup yang layak. Jika waktu adalah hidup, maka mereka yang tak mampu membayar tol telah diperlambat hidupnya secara sistemik. Mereka diminta menerima keterlambatan sebagai takdir, sementara keterlambatan bagi kelas atas adalah kemewahan yang bisa dibeli. Dan inilah ironi terbesarnya: negara, yang seharusnya hadir sebagai pelindung dan pemersatu, justru menjadi makelar yang menjual fasilitas publik kepada pemodal. Pemerintah menjalin kontrak dengan perusahaan swasta, membiarkan mereka menguasai infrastruktur dasar, dan memutar balik narasi: bahwa rakyat harus “bersyukur sudah diberi tol”. Di sinilah letak kegilaan sistemik itu. Rakyat tidak lagi dianggap sebagai pemilik, tapi sebagai penyewa dalam tanah mereka sendiri. Jalan raya yang dulu dibangun dengan semangat gotong royong kini menjadi arena seleksi alam yang kasar: siapa cepat dia selamat.

Dalam filsafat politik, Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui hukum, tapi juga melalui disiplin ruang dan waktu. Tol adalah bentuk “disiplin” itu: ia mengatur siapa yang boleh lewat, seberapa cepat, dan dengan harga berapa. Ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tapi arsitektur kekuasaan yang mengatur mobilitas sosial dan biologis kita. Kita diatur bahkan dalam gerakan kita yang paling dasar: melintasi ruang. Maka tol bukan hanya jalan; ia adalah penanda siapa yang berhak atas efisiensi, dan siapa yang dibiarkan terjebak dalam kemacetan—bukan hanya macet lalu lintas, tapi juga macet harapan.

Jika kita mengamini tol sebagai sistem yang adil, maka kita sedang mengamini bentuk baru dari feodalisme mobilitas. Bedanya, para bangsawan kini berkedok korporasi, dan rakyat kecil menjadi penyumbang pasif dari sistem yang tak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Ini bukan sekadar soal “mau cepat atau lambat”, tapi soal siapa yang dianggap penting untuk bergerak lebih cepat. Pertanyaannya bukan lagi: “Kenapa bayar tol?” Tapi: “Mengapa negara menciptakan sistem di mana hanya sebagian warga negara yang boleh mempercepat hidupnya?” Dalam dunia yang rasional, pertanyaan seperti ini akan dijawab dengan reformasi kebijakan. Tapi dalam dunia yang sudah terlalu lama tertidur dalam mimpi pembangunan, pertanyaan ini dianggap gangguan. Maka izinkan hamba menutup dengan absurditas yang menyakitkan:

Jalan ini dibangun atas namamu,

tapi kamu harus membayar untuk melintasinya.

Dan jika kamu bertanya kenapa,

maka kamu akan dianggap pengacau.

Jika kamu ingin melawan, mungkin kamu tidak perlu turun ke jalan. Cukup dengan satu pertanyaan sederhana: "Jalan ini milik siapa?" Dan dari sana, seluruh kebohongan akan mulai retak.

“Mereka menyebutnya jalan tol. Aku menyebutnya jalur kelas atas yang dibangun dari pajakku.”

(Dan sialnya aku pakai!)