Demokrasi dan Kuburannya

 Kabar terakhir yang kita dengar adalah sebuah tragedi. Oknum aparat melindas penggiat ojol dengan mobil besarnya. Beberapa teman mengaspirasikan kekesalannya dengan membuat segala penolakan dalam media sosial, dan itu benar. Media sosial akan tampak berguna ketika suatu aspirasi yang bernuansa kebenaran terpancar meski hanya melalui layar ponsel. Tulisan ini akan bersifat sanggahan bagi ketiadaan keadilan untuk rakyat dan yang hanya dimiliki tirani dan para oligarki yang mengatasnamakan demokrasi, padahal demokrasi adalah singkatan dari sifat adil yang individual dan bukan kolektif. Sebuah perpecahan dapat terjadi begitu saja jika sebuah pegangan tak pernah di pegang dengan erat dan konsisten, dan dalam hal ini, pegangan kita adalah demokrasi. Sebuah pegangan yang selalu menjadi acuan bagi kita, Indonesia.

Sebentar, aku bingung ingin mulai dari mana…

 Nah, ada baiknya kita mulai dari sebuah kekacauan yang terjadi tadi malam. Para demonstran yang sedang menyingkirkan ketidakadilan yang bersemayam di suatu negara. Dengan sengaja oknum aparat melindas penggiat ojol, kenapa bisa dibilang sengaja? dalam video yang beredar, mobil yang dikendarai oleh aparat sempat berhenti ketika mengetahui bahwa di bawah ban mobilnya ada seseorang yang tertabrak, namun aparat melanjutkan pelariannya karena takut diamuk massa pada malam itu. Dan itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa menilai bahwa aparat sekalipun takut mati diamuk oleh massa yang sedang bergelora untuk mencapai sebuah kebenaran versi dirinya. 

Lalu, siapa yang patut disalahkan? mereka yang berdemo? oknum yang menginjak? atau bahkan tukang mie yang lupa menaruh bumbu penyedap? yang patut untuk dipersalahkan adalah mereka yang memicu para massa untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasa. Jika kita memakai logika sederhana, maka akan berbunyi demikian: tak akan ada korban dan malam chaos jika para pejabat tidak membuat sesuatu yang mengganggu kehidupan masyarakatnya. Benar, suatu keadilan perlu diperjuangkan dalam sistem yang bobrok, yang bernama demokrasi. Aku tidak benci Indonesia, aku hanya tidak suka dengan konsep demokrasi, karena seringkali demokrasi memakan korban untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap mulia. Mari kita telanjangi konsep demokrasi menurut para filsuf:

a. Platon

Platon, dalam The Republic, menggambarkan bahwa demokrasi bisa jatuh ke dalam mob rule (kekuasaan massa yang ngawur), yang akhirnya melahirkan berbagai banyak spesies tirani. Platon menganggap bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang yang tidak punya kompetensi, di mana semua orang merasa berhak berbicara meski dirinya tidak paham. Jika kita persingkat dengan pernyataan ini, menurut Platon, demokrasi adalah sistem yang rawan kacau. Kebebasan tanpa batas membuat orang di dalam sistem ini seenak keluarganya, dan akhirnya justru lahir pemimpin yang disebut otoriter.

b. Aristoteles

Aristoteles, murid dari Platon lebih moderat dibandingkan oleh gurunya, Platon. Demokrasi bagi Aristoteles adalah satu bentuk pemerintahan, tapi ia bedakan antara “politeia” (pemerintahan bagi oleh banyak orang) dan “demokrasi” (bentuk menyimpang, di mana banyak orang hanya mengejar kepentingan sendiri). Maka perlu diingat melalui Aristoteles, demokrasi adalah bentuk menyimpang dari politeia, dan bukan bentuk ideal yang netral.

c. Karl Marx

Marx menganggap bahwa demokrasi liberal hanyalah kedok kekuasaan yang dimiliki oleh kelas borjuis. Pada dasarnya, rakyat memang diberi suara, tetapi struktur ekonomi akan tetap dikuasai oleh kapital. Argumen Marx ini akan berlabuh pada komunisme yang mungkin akan berbunyi seperti ini: Demokrasi sejati hanya bisa ada dalam masyarakat tanpa kelas.

(jangan banyak-banyak bahas Marx, takut ada intel).

Dari argumen-argumen ngawur diatas, selayaknya kita sadar bahwa demokrasi tidaklah sebaik apa yang selalu kita harapkan. Ia penuh dengan ketimpangan yang menyengsarakan, dan ketika kita berbicara demikian, kita akan dianggap sebagai bagian dari sayap “kiri” sungguh aneh tempat kita tinggal. Tempat yang menjunjung keadilan ini ternyata menjadi kuburan juga untuk keadilan itu sendiri. Para pemimpin seharusnya sudah tahu bahwa demokrasi akan memunculkan sebuah kericuhan jika suatu kebenaran dimonopoli oleh sekelompok orang, dan maka itu, dalam setiap ambilan keputusan, publik haruslah terlibat dalam perbincangan yang bersifat rasional dan dimengerti. Wakil rakyat tak perlu di ajak, mereka hanya wakil, seharusnya mereka datang ketika rakyat tak bisa hadir, namun jika rakyat hadir, mereka hanya menjadi kacung pembuat kopi.

catatan akhir:

Banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Ia telah memperlihatkan kepada kita betapa merumitkannya demokrasi. Soal demokrasi: Demokrasi bukan soal suara, tetapi juga soal bagaimana “suara” itu bisa dibungkam, dipelintir, atau dimanipulasi. Jadi, ini bukan masalah mob rule atau kapitalisme, tapi juga manipulasi institusional.