Liberal=PKI

 Ada satu kalimat yang sering bergentayangan dalam ruang publik Indonesia: “Liberal itu PKI.” Sebuah semboyan yang penuh dengan keyakinan, namun justru miskin dalam nalar. Ungkapan ini biasanya dilontarkan bukan untuk mengajak berpikir, melainkan untuk melabeli, menstigma, dan menyingkirkan lawan diskusi. Seolah-olah setiap orang yang berpikiran terbuka, kritis terhadap status quo, atau memiliki keberanian mempertanyakan tradisi, otomatis dicap sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Mari kita telanjangi logika ini.

Kita perlu membedakan antara liberalisme dan komunisme. Liberalisme lahir dari konteks Eropa Barat abad ke-17 dan 18, sebagai respon terhadap absolutisme monarki dan dominasi gereja. Akar liberalisme ada pada pengakuan kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, serta pluralitas politik. John Locke, misalnya, menegaskan hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik sebagai fondasi masyarakat yang adil. Di sisi lain, komunisme, sebagaimana digagas Marx dan Engels, berangkat dari kritik terhadap kapitalisme yang menindas, dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui kepemilikan bersama atas alat produksi.

Jika liberalisme menekankan kebebasan individu, komunisme justru menekankan penghapusan kepemilikan pribadi demi kepentingan kolektif. Dua kerangka ini jelas berbeda secara fundamental. Maka, menyamakan “liberal” dengan “PKI” bukan hanya salah kaprah, melainkan juga malas berpikir. Perlu pula disadari bahwa stigma “PKI” adalah produk sejarah politik Indonesia, bukan produk filsafat. Pasca 1965, label “PKI” menjadi alat politik paling ampuh untuk menghilangkan lawan. Ia bekerja bukan dengan argumen, melainkan dengan ketakutan. Siapa pun yang kritis terhadap pemerintah atau berbeda pandangan dengan arus dominan, langsung dicurigai sebagai PKI. Sialnya, pola ini masih berlangsung hingga hari ini. Ketika ada suara yang menuntut kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, atau sekadar membuka ruang pluralitas, mereka dituduh “liberal.” Lalu “liberal” itu diseret ke kata lain yang sudah lama dipenjara dalam benak masyarakat: “PKI.” Sebuah penyederhanaan brutal. Narasi ini bekerja bukan dengan logika, tetapi dengan trauma kolektif yang diwariskan.

Dalam filsafat politik, penyamaan dua hal yang sangat berbeda hanya karena keduanya dianggap “musuh” merupakan bentuk fallacy atau kesesatan berpikir. Ia mirip dengan false equivalence, kesalahan logika di mana dua hal berbeda dianggap sama hanya karena memiliki sedikit kesamaan. Misalnya, seseorang berkata: “Kucing dan singa itu sama, karena keduanya karnivora.” Benar, keduanya karnivora. Tapi menyamakan kucing peliharaan dengan singa di hutan jelas absurd. Begitu pula dengan liberalisme dan komunisme. Hanya karena keduanya pernah dianggap bertentangan dengan otoritarianisme tertentu, bukan berarti keduanya identik. Penyamaan “Liberal = PKI” adalah kesalahan logika kelas dasar, namun diulang terus hingga terdengar seperti kebenaran.

Narasi ini juga mengandung unsur manipulasi kuasa. Michel Foucault menjelaskan bahwa wacana selalu terkait dengan kuasa. Dengan menyamakan liberal dengan PKI, pihak yang dominan berusaha mengendalikan ruang publik: mereka membatasi lawan bicara, membungkam kritik, dan mendikte batas apa yang boleh dipikirkan. Label ini adalah senjata: begitu ditempelkan, orang tidak lagi dilihat argumennya, melainkan sudah dikubur reputasinya. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang filsafat atau ideologi, melainkan tentang strategi kekuasaan. Refleksi ini menuntut kita untuk tidak berhenti pada kritik politik, tetapi juga melihat sisi etis. Mengapa penyamaan ini berbahaya? Karena ia mematikan ruang dialog. Bayangkan, dalam demokrasi, yang seharusnya dihormati adalah pluralitas gagasan. Namun, jika setiap orang yang berbeda langsung dicap PKI, maka tak ada lagi ruang untuk perbedaan. Semua orang dipaksa untuk homogen, untuk tunduk pada narasi tunggal. Padahal, demokrasi tanpa perbedaan adalah demokrasi palsu. Ia hanya kemasan, tanpa isi. Menyebut liberal = PKI sama saja dengan mengkhianati demokrasi itu sendiri.

Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan pengalaman panjang dengan pemikiran liberal tanpa harus bersentuhan dengan PKI. Sutan Sjahrir, misalnya, adalah tokoh sosialis demokrat yang berpikir liberal dalam soal kebebasan individu dan demokrasi, tanpa pernah terjebak pada komunisme ala PKI. Bahkan Soekarno sendiri, dalam fase awal, menekankan pentingnya kebebasan politik dan nasionalisme yang inklusif, bukan komunisme semata. Maka, menutup sejarah Indonesia hanya pada dikotomi “pro-PKI” atau “anti-PKI” adalah penyempitan memori kolektif. Sejarah kita lebih luas daripada trauma 1965. Dari sudut pandang etika berpikir, penyamaan liberal dengan PKI adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat. Filsafat, sejak Socrates, menekankan pentingnya logos, rasionalitas yang konsisten. Dengan mengulang stigma tanpa dasar, kita berhenti berpikir. Kita berubah menjadi mesin propaganda yang hanya memproduksi ketakutan. Dan masyarakat yang hidup dalam ketakutan tidak pernah bisa maju, karena ia sibuk memburu hantu masa lalu.

Jika ada yang mengatakan “liberal = PKI,” sebetulnya itu bukan argumen, melainkan cermin dari ketakutan yang tak pernah selesai. Itu adalah sisa trauma sejarah yang digunakan untuk mengontrol masa kini. Kritik yang sehat seharusnya didasarkan pada argumen, bukan pada label. Jika ada orang liberal yang berpikir bebas, mari tanggapi dengan argumen. Jika ada orang yang kritis terhadap negara, tanggapi dengan nalar. Tetapi ketika kita langsung melabeli: “Ah, itu PKI,” kita bukan sedang berargumen, melainkan sedang menutup pintu diskusi. Dan di situlah letak kemalasan intelektual paling berbahaya. Pada akhirnya, kita harus berani menegaskan: liberalisme bukan komunisme, dan “liberal = PKI” adalah mitos politik, bukan kebenaran filosofis. Menyebarkan mitos ini sama dengan merendahkan akal sehat bangsa. Kita seharusnya sudah cukup dewasa untuk membedakan gagasan dengan trauma, dan berpikir dengan logika, bukan stigma. Jika tidak, kita hanya akan menjadi masyarakat yang terus-menerus dibelenggu masa lalu, dan gagal menciptakan masa depan.