Kumpulan pikiran
Pendahuluan
Hari ini kepalaku rasanya seperti gudang pelabuhan: penuh barang numpuk, tidak ada yang jelas kategorinya, dan semuanya berbau anyir. Sejak subuh, ketika jempolku dengan polosnya membuka beranda ponsel, bertubi-tubi kabar menyergap: dolar naik, BBM naik (lagi, selalu lagi), lalu di grup WhatsApp keluarga muncul broadcast dari pembuka agama tentang “kasih yang sesat”, dan di ujung sana ada spanduk partai yang isinya “Bersama Rakyat Membangun Harapan”. Semua serba salah. Semua serba lucu, kalau kau cukup gila untuk menertawakannya. Maka tulisan ini bukan esai akademis. Ini adalah tawa pahit dari ujung lidah seorang warga negara yang lelah menjadi penonton. Aku akan bicara dengan satir. Bukan karena aku benci negeri ini, tapi karena mencintainya sudah seperti mencintai kompor meledak: hangat, tapi setiap saat bisa bikin mampus. Jadi, mari kita mulai pesta getir ini.
Dolar Naik: Pesta Tahunan Para Hantu Tak Terlihat
Dolar naik. Lagi. Kawan, berita ini sudah seperti lagu lama yang setiap tahun di-remix dengan aransemen baru oleh para ekonom televisi. Grafik melonjak, indeks merah menyala, dan di studio megah atau di alun-alun kota, seorang pengamat dengan dasi mahal berkata dengan suara tenang, “Ini adalah dampak dari kebijakan The Fed yang memicu capital outflow dari pasar negara berkembang.” Luar biasa. Aku suka istilah itu: capital outflow. Mendengarnya saja sudah terasa seperti ada air mengalir deras, padahal yang terjadi adalah duit investor asing kabur seperti tikus dari kapal bocor. Dan kita, para penumpang geladak, disuruh tetap tenang sambil menimba air dengan ember bocor. Tapi coba kita bertandang ke pelosok. Ke desa-desa yang tidak punya televisi ekonomi, yang tidak kenal capital outflow, yang tidak pernah mengunduh aplikasi trading saham. Di sana, dolar naik artinya: harga kedelai melambung. Kedelai! Bahan baku tempe, lauk paling demokratis yang pernah ada di republik ini. Sekarang, Mbok Ranti, penjual tempe keliling yang sepeda tuanya sudah berkarat, harus menghadapi revolusi kecil di dapurnya: mengecilkan ukuran tempe atau menaikkan harga. Keduanya adalah dosa sosial. Mengecilkan tempe, pelanggan mengomel, “Mbok, tempenya kok makin tipis, kayak tisu!” Menaikkan harga, pelanggan ngacir, “Mahal amat, Mbok! Tempe apa emas?” Mbok Ranti tidak pernah dikasih tahu bahwa semua ini gara-gara The Fed dan capital outflow. Ia hanya tahu bahwa hari ini ia gagal bayar uang sekolah anaknya, dan itu adalah neraka dunia yang jauh lebih nyata daripada neraka yang dikhotbahkan di surau.
Lalu ada lagi yang lebih ajaib: petani. Petani di lereng-lereng bukit yang butuh pupuk kimia. Pupuk itu komponen impornya tinggi, dibayar pakai dolar. Dolar naik, pupuk naik. Pupuk naik, ongkos tanam naik. Tapi hasil panen? Harganya tetap, bahkan cenderung turun kalau tengkulak sedang baik hati, maksudku, sedang jahat hati. Jadi petani kita dipanggang dalam oven kapitalisme global: biaya produksi naik, pendapatan stagnan. Inilah yang disebut “mekanisme pasar yang efisien.” Efisien dalam membunuh pelan-pelan. Dan yang tersingkir? Ah, mereka. Kaum yang bahkan tidak masuk radar statistik resmi. Pemulung di tempat pembuangan akhir, yang mencari plastik dan kardus dari tumpukan sampah kota. Mereka tidak pernah mendengar kata “dolar”. Tapi tahu-tahu harga jual barang loakan anjlok, karena pabrik daur ulang mengurangi produksi akibat ongkos impor bahan baku. Rantai eksploitasi ini begitu panjang dan anggun, seperti ular yang melilit leher tanpa kita sadari. Di ujung rantai itu, seorang kakek pemulung menatap tumpukan sampah dengan tatapan kosong, bertanya-tanya kenapa hari ini perutnya lebih keroncongan dari biasanya. Itulah capital outflow. Itulah “pelemahan nilai tukar rupiah.” Istilah-istilah steril yang menyembunyikan fakta sederhana: uang segelintir orang bertambah, sementara ribuan pemulung, petani, dan Mbok Ranti perlahan-lahan menjadi hantu di negeri sendiri.
Refleksi ku begini: setiap kali dolar naik, kita semua seharusnya mengadakan upacara berkabung nasional. Kibarkan bendera setengah tiang, dan biarkan para ekonom berpidato di depan karangan bunga. Isi pidatonya bukan “nilai tukar rupiah melemah”, melainkan “hari ini, bangsa kita kembali gagal melindungi warganya yang paling lemah.” Tapi tentu saja itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah: kita akan mendengar lagi istilah-istilah keren seperti currency war, yield curve, dan quantitative easing. Dan Mbok Ranti akan terus menipiskan tempenya, sampai suatu hari tempe itu setipis wafer, dan kita semua akan menyebutnya “tempe modern” sambil menangis di dalam hati.
BBM Naik (Lagi): Komedi Tragedi yang Disutradarai Langit-Langit Istana
BBM naik lagi! Hadirin sekalian, mari kita berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk episode terbaru dari sinetron nasional favorit kita: “Korban Atas Nama Subsidi.” Episode kali ini dibintangi oleh Menteri Energi dengan ekspresi wajah yang selalu prihatin, saking seringnya prihatin, aku curiga mukanya sudah kram. Ia berdiri di podium, mengenakan kemeja putih bersih, dan mengucapkan kalimat sakti: “Keputusan ini diambil demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Subsidi harus tepat sasaran.” Tepat sasaran. Oh, frasa itu! Frasa yang begitu sering diucapkan, sampai-sampai ia kehilangan makna, lalu menemukan makna baru yang lebih magis: mantra. “Tepat sasaran” adalah mantra yang dirapalkan para elite agar rakyat tidak berteriak. Secara linguistik, ia indah: kita membayangkan anak panah yang melesat lurus ke jantung kemiskinan. Realitasnya? Anak panah itu nyasar ke kantong-kantong proyek infrastruktur yang entah di mana, ke pelaksana tender yang nomor rekeningnya di luar negeri, ke perjalanan dinas pejabat yang konon “studi banding” tapi isinya foto-foto di Menara Eiffel. Subsidi tepat sasaran: sasarannya memang tepat, tepat ke mulut buaya.
Mari kita turun lagi ke jalanan. Di terminal bayangan, tempat angkutan umum berkarat menunggu penumpang yang semakin langka. Sopir mikrolet bernama Bang Udin duduk di balik kemudi, matanya menerawang. Solar naik. Setoran ke pemilik angkot tetap. Penumpang sepi karena semua orang sudah pindah ke ojek online yang lebih murah, eh, tunggu, ojek online juga naik tarifnya karena BBM naik. Jadi rakyat kecil terjepit di antara dua pilihan: naik angkot yang mahal atau naik ojek online yang mahal. Atau pilihan ketiga: jalan kaki. Itu gratis. Tapi telat sampai kantor, terus dipecat. Lalu bagaimana? Ah, itu bukan urusan subsidi. Itu urusan “ketahanan keluarga.”
Satirnya makin kental ketika pemerintah mengklaim bahwa kenaikan BBM “tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli.” Kalimat itu seperti mengatakan bahwa banjir tidak akan membuat basah. Di warung-warung, harga semua barang langsung meroket seperti roket canggih yang hilang. Beras naik, minyak goreng naik, bahkan tahu dan tempe yang tadi sudah kita ratapi juga ikut naik. Inflasi adalah binatang buas yang jinak di spreadsheet, tapi sangat buas di dapur-dapur rakyat. Ketika Menteri bilang “tidak signifikan,” mungkin yang ia maksud adalah dampak pada rekening pribadinya. Atau pada kolega-koleganya yang punya mobil mewah berbahan bakar pertamax turbo. Bagi mereka, naik seribu-dua ribu per liter ya receh. Bagi Bang Udin, seribu rupiah adalah beda antara makan dua kali atau satu kali hari ini. Dan ada adegan paling lucu lagi: pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi. Acaranya seperti pesta ulang tahun yang canggung: pejabat datang, pasang spanduk besar bertuliskan “Peduli Rakyat”, lalu bagi-bagi amplop di depan kamera. Rakyat berbaris, memakai baju paling bagus, tersenyum, dan mengucap terima kasih, Pak! Lalu pulang dengan uang yang jumlahnya cukup untuk beli BBM dua minggu. Setelah itu? Setelah itu mereka tetap miskin, tetap lapar, tetap antre solar. Tapi setidaknya sudah ada foto di koran lokal. Itulah esensi subsidi di negeri ini: meredam kemarahan dengan pertunjukan, bukan dengan solusi.
Sebagai penutup bab ini, aku mengusulkan sebuah ritual nasional baru. Setiap kali BBM naik, semua pejabat yang terlibat dalam keputusan itu harus menjalani hukuman simbolis: mereka harus naik angkutan umum dari ujung kota ke ujung kota lainnya, pada jam sibuk, membawa keranjang belanjaan berisi beras dan minyak goreng. Tanpa pengawal. Tanpa AC. Biar mereka merasakan betapa “tidak signifikannya” dampak kenaikan itu. Tapi usulanku ini pasti ditolak, karena dianggap tidak realistis. Lebih realistis mencetak spanduk baru.
Kasih: Komoditas Suci yang Hanya Dijual untuk yang Normal
Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif: kasih. Bukan kasih sayang ibu pada anaknya, bukan kasih pacaran ala sinetron. Tapi agape, kasih ilahi yang diajarkan oleh Yesus dari Nazaret, seorang rabi radikal yang hidupnya berakhir di tiang gantungan Romawi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Aku ingin bicara tentang bagaimana agape ini diperlakukan di Indonesia, khususnya dalam relasi dengan saudara-saudari LGBT dan siapa pun yang dianggap “lain”. Di negeri ini, kasih adalah komoditas. Ia dijual di mimbar-mimbar, dikemas dalam khotbah-khotbah yang indah, dan dibagikan secara selektif. Siapa yang boleh menerima? Tentu saja yang “normal.” Definisi normal ini aneh: heteroseksual, cisgender, dan, kalau bisa, anggota jemaat yang rajin menyumbang pembangunan gereja. Di luar itu, maaf, kasih sedang kosong. Silakan datang lagi nanti kalau sudah bertobat dan menjadi normal.
Aku membayangkan Yesus datang ke Indonesia hari ini. Ia turun di Bandara Soekarno-Hatta, memakai sandal jepit dan bukan, sandal biasa, karena sandal jepit sudah terlalu modern dan langsung naik ojek ke kawasan hiburan malam. Di sana Ia bertemu dengan transpuan yang menjajakan diri, dengan lelaki gay yang diusir keluarga, dengan anak-anak punk yang dianggap sampah masyarakat. Ia duduk bersama mereka, makan nasi bungkus bersama mereka, mendengarkan cerita mereka. Lalu Ia masuk ke gereja megah di pusat kota. Dan apa yang terjadi? Saya berani taruhan: satpam gereja akan menghentikan-Nya di pintu. “Maaf, Pak. Bapak bersama siapa? Kok bawa rombongan aneh begini? Di sini acara ibadah khusus keluarga, jemaat yang baik-baik.” Yesus akan tersenyum getir, lalu mungkin berbisik, “Bapa-Ku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.”
Satir yang paling tajam justru terletak pada teologi yang diproduksi massal. Kita menciptakan Tuhan yang sangat sibuk menghitung dosa seksual, tetapi entah kenapa buta terhadap dosa keserakahan. Koruptor yang sudah mencuri uang rakyat triliunan rupiah bisa duduk manis di bangku depan, bahkan kadang memberikan kesaksian bahwa Tuhan memberkati bisnisnya. Sementara dua orang lelaki yang saling mencintai dengan tulus harus bersembunyi di dalam lemari, hidup dalam ketakutan, dan dicap sebagai perusak moral bangsa. Agama telah berubah menjadi biro jasa legalisasi dosa: dosa struktural diampuni dengan murah, dosa personal dihukum dengan kejam. Lalu bagaimana dengan agape? Agape yang sejati adalah kasih tanpa syarat. Tanpa. Syarat. Itu artinya, sebelum seseorang berubah, sebelum ia bertobat, sebelum ia “bertindak normal”, ia sudah dicintai sepenuhnya. Cinta yang tidak menuntut apa-apa. Cinta yang hanya memberi. Ini sangat berbahaya bagi tatanan sosial yang dibangun di atas eksklusi. Maka agape semacam ini harus dibungkam. Ia harus diganti dengan “kasih bersyarat” yang lebih mudah diatur: “Kami mengasihimu, asalkan kamu mau berubah sesuai standar kami.” Itu bukan agape. Itu adalah perjanjian bisnis berkedok rohani. Aku menyebutnya agape premium: hanya tersedia bagi pelanggan tertentu.
Di akhir permenungan ini, aku hanya bisa tertawa miris. Kita mengaku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi tidak tahan melihat manusia yang kelihatan berbeda. Kita menyanyikan lagu “Kasih Allahku Sungguh Besar” sambil menutup pintu bagi mereka yang paling membutuhkan kasih. Mungkin, jika Yesus benar-benar hadir secara fisik di antara kita, kita akan menyalibkan-Nya lagi. Dan kali ini, paku-pakunya akan dibiayai oleh sumbangan kolekte.
Kondisi Indonesia dan Aku: Dua Kekacauan yang Saling Berkaca
Sekarang, izinkan aku menatap diriku sendiri sambil menatap negeri ini. Dan aku menemukan sebuah kebenaran yang lucu sekaligus menyakitkan: Indonesia dan aku adalah dua entitas yang sama-sama kacau, sama-sama munafik, dan sama-sama jago dalam merencanakan hal-hal besar yang tak pernah terjadi. Coba lihat Indonesia. Negeri ini punya konstitusi yang katanya mulia, Pancasila yang katanya sakti, dan retorika pemimpin yang katanya visioner. Tapi dalam praktiknya, korupsi sudah menjadi budaya yang lebih mendarah daging daripada senyum ramah orang Jawa. Birokrasi kita adalah labirin absurd: untuk membuat KTP saja, kau harus fotokopi Kartu Keluarga, padahal di Kartu Keluarga sudah ada nomor induk kependudukan. Lalu kau disuruh mengisi formulir yang isinya sama persis dengan data yang sudah ada. Setelah antre berjam-jam, petugasnya bilang, “Maaf, Pak, sistem sedang down.” Sistem sedang down. Ini adalah mantra paling universal di republik ini, dari kantor desa sampai kementerian. “Sistem” adalah kambing hitam yang tak pernah lelah dikorbankan. Sama persis dengan diriku. Aku juga punya sistem yang sering down. Bedanya, sistemku bukan server komputer, melainkan motivasi hidup. Aku membuat daftar resolusi setiap awal tahun: rajin menulis, olahraga, makan sehat. Januari penuh semangat, Februari mulai kendor, Maret aku sudah rebahan sambil scroll media sosial. Lalu aku marah-marah pada diri sendiri, berjanji akan berubah, dan mengulang siklus yang sama tahun depan. Aku menyebutnya “pembangunan berkelanjutan” ala pribadi.
Indonesia dan aku sama-sama doyan menunda. Indonesia menunda pemberantasan korupsi, sudah puluhan tahun, KPK dibentuk, dilemahkan, diperkuat lagi, dilemahkan lagi, seperti yoyo politik. Aku menunda mencuci piring kotor di wastafel sampai baunya mampu mengusir tamu. Indonesia menunda perbaikan transportasi publik, sementara aku menunda memperbaiki hubungan dengan sahabat lama. Kami berdua ahli dalam menciptakan alasan-alasan kreatif untuk tidak berubah. Yang paling satir adalah bagaimana kami berdua sama-sama benci kritik. Coba kritik Indonesia di depan orang yang mengaku nasionalis: “Kok kamu tidak cinta tanah air?” Padahal cinta sejati justru berani mengkritik. Sama halnya ketika seseorang mengkritik kebiasaan burukku, aku langsung defensif: “Ah, kamu tidak mengerti keadaanku.” Defensif tanpa refleksi adalah penyakit menular yang sudah mewabah di seluruh Nusantara dan di dalam jiwaku.
Maka, renunganku adalah ini: mungkin Indonesia butuh psikolog. Serius. Bukan sekadar konsultan ekonomi atau ahli strategi politik, melainkan seorang terapis yang bisa duduk bersama negeri ini dan bertanya, “Indonesia, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Kenapa kamu terus menyakiti dirimu sendiri?” Dan aku juga butuh terapis yang sama. Mungkin kami bisa membuat sesi terapi berdua: “Halo, nama saya Indonesia, dan saya kecanduan korupsi.” “Halo, nama saya Aku, dan saya kecanduan menunda pekerjaan.” Lalu kami saling mendukung untuk pulih. Tapi tentu saja, sesi terapi itu tidak akan pernah terjadi, karena kami berdua terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting sambil mengabaikan luka yang menganga.
Teologi Harapan yang Tidak Berfungsi: Candu Rohani di Masa Paceklik
Kita masuk ke bab yang cukup suci: harapan. Di Indonesia, harapan adalah barang murah yang dijual di mana-mana. Ia tersedia di khotbah Jumat, di kebaktian Minggu, di poster-poster motivasi, bahkan di kemasan bumbu masak. Harapan adalah candu yang membuat kita tersenyum sambil perlahan mati. Teologi harapan yang tidak berfungsi mengajarkan begini: “Apa pun yang terjadi, tetap berharaplah kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Cobaan adalah tanda kasih. Kalau menderita, berarti kamu kuat.” Kalimat-kalimat ini manis didengar, seperti gula yang menutupi racun. Masalahnya, gula ini tidak memberi nutrisi; ia hanya membuat kita terlena. Ketika BBM naik, kita disuruh berharap bahwa rezeki akan datang dari sumber lain. Ketika korupsi mergajalela, kita disuruh berharap bahwa di akhirat nanti semua akan diadili. Ketika hutan dibakar dan asap mencekik, kita diajak berdoa minta hujan. Doa adalah tindakan terakhir yang paling malas: ia sering kali menggantikan aksi, bukan menginspirasinya.
Teologi ini sangat berguna bagi penguasa. Coba pikir: kalau rakyat terus berharap pada Tuhan, mereka tidak akan berharap banyak pada pemerintah. Mereka akan menjadi sabar, tahan banting, dan tidak mudah protes. Kata “sabar” telah dibajak menjadi alat kontrol sosial. Orang miskin yang sabar adalah aset negara; orang miskin yang marah adalah ancaman. Maka diciptakanlah narasi: “Yang penting hatinya dekat dengan Tuhan, jangan lihat harta.” Ironisnya, yang menyampaikan narasi ini biasanya tinggal di rumah mewah dan naik mobil dinas. Mereka seperti menjual payung yang bocor sambil berteduh di bawah tenda. Aku mengkritik teologi harapan yang tidak membumi. Harapan sejati seharusnya punya taring. Ia tidak hanya menengadah ke langit, tetapi juga meninju ketidakadilan. Harapan yang alkitabiah, kalau kita mau jujur, adalah harapan yang melawan kekaisaran, yang mengusir pedagang dari Bait Suci, yang membela janda dan yatim, yang berjalan menuju salib sambil menatap penguasa dengan mata tajam. Bukan harapan yang duduk manis di sofa sambil menyanyikan lagu rohani berjudul “Tenanglah Jiwaku” sementara di luar tetangga diusur dari tanahnya.
Harapan yang tidak berfungsi juga suka menunda segalanya ke masa depan. “Nanti di surga kita akan bahagia.” Kalimat ini adalah surat izin untuk tidak memperbaiki dunia sekarang. Surga dijadikan tempat sampah segala impian yang tertunda. Seolah-olah Tuhan menciptakan bumi hanya untuk dirusak, lalu menyediakan surga sebagai kompensasi. Ini bukan teologi; ini adalah akuntansi surgawi. Debet penderitaan di bumi, kredit kebahagiaan di surga. Balance. Sementara itu, di bumi, anak-anak mati kelaparan, dan para teolog sibuk memperdebatkan doktrin. Mungkin kita perlu menulis ulang buku-buku teologi kita. Ganti bab “Bersabar dalam Penderitaan” dengan “Mengutuk Ketidakadilan Tanpa Henti.” Ganti “Tuhan akan Menyediakan” dengan “Tuhan Memanggilmu untuk Bertindak.” Dan jangan lupa menambahkan bab khusus: “Jangan Gunakan Surga untuk Melarikan Diri dari Tanggung Jawab Sosial.” Kalau usulanku ini ditolak oleh sinode atau majelis ulama, ya sudah. Aku akan terus berharap, bukan dengan harapan yang membius, tapi dengan harapan yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak.
Menjadi Rakyat yang Baik: Panduan Lengkap Menjadi Domba yang Patut Disembelih
Apa definisi rakyat yang baik? Di negeri ini, definisi itu ditulis diam-diam oleh kuasa, tanpa kita sadari. Rakyat yang baik adalah yang patuh. Yang tidak banyak tanya. Yang membayar pajak tepat waktu. Yang mengantre dengan tertib. Yang menonton televisi dan percaya semua berita. Yang kalau ada kenaikan harga, cukup mengeluh di dapur, tidak usah turun ke jalan. Yang kalau ada ketidakadilan, cukup berdoa, tidak usah demo. Pendeknya, rakyat yang baik adalah domba: jinak, berbulu halus, dan siap dicukur kapan saja. Sindiranku, kita sudah terlalu lama dididik untuk menjadi domba. Dari bangku sekolah, kita diajarkan bahwa pahlawan adalah mereka yang dulu angkat senjata, tapi kita lupa bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang berani angkat suara. Guru-guru kita mendidik kita untuk menjadi pegawai yang loyal, bukan warga yang kritis. Di kantor-kantor, kita diajarkan “jangan melawan atasan” walaupun atasan itu jelas-jelas korup. Di rumah ibadah, kita diajarkan “tunduk pada pemerintah, karena pemerintah adalah hamba Tuhan”, ayat ini begitu sering dikutip, padahal konteksnya ditulis ketika jemaat perdana sedang dikejar-kejar pedang Romawi. Ironis, bukan? Ayat perjuangan diubah menjadi ayat penenang.
Menjadi rakyat yang baik versi resmi menguntungkan semua pihak yang sudah mapan. Yang diuntungkan adalah perusahaan tambang yang bisa terus mengeruk tanpa izin, karena rakyat sekitarnya “baik-baik” saja dan tidak protes. Yang diuntungkan adalah politikus yang bisa terus janji palsu, karena pemilihnya “baik-baik” dan tidak menuntut. Yang diuntungkan adalah semua yang nyaman di zona nyaman, sementara rakyat kecil terus menjadi baik dengan cara mati pelan-pelan. Maka aku menyatakan dengan lantang: menjadi rakyat yang baik sesungguhnya adalah tindakan subversif. Rakyat baik yang sejati adalah mereka yang berani berkata “cukup!” ketika sudah terlalu banyak ketidakadilan. Mereka yang mengorganisir komunitas untuk saling menjaga, bukan menunggu uluran tangan pemerintah yang tak kunjung datang. Mereka yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu yang curang, bukan karena apatis, tetapi karena menolak melegitimasi sandiwara. Mereka yang menulis, berbicara, berkarya, walaupun tahu risikonya adalah dicap “tidak nasionalis” atau “pengkhianat.”
Di negara ini, koruptor bisa dengan mudah disebut “baik” asalkan ia bersedekah membangun masjid atau gereja. Seorang aktivis lingkungan yang membela tanah adat justru disebut “pengacau.” Definisi baik telah dibalik. Orang baik adalah yang menguntungkan sistem; orang jahat adalah yang mengganggu kenyamanan sistem. Maka, kalau kau ingin menjadi orang baik versi sistem, diamlah. Tapi kalau kau ingin menjadi orang baik versi nurani, bersiaplah berjalan di atas bara. Aku memilih menjadi rakyat yang tidak baik-baik amat. Aku memilih bertanya, mengkritik, dan kadang berteriak. Bukan karena aku hebat, tetapi karena aku tidak sanggup menjadi domba yang digiring ke tempat pemotongan sambil mengembik “merdeka.” Aku ingin menjadi anjing penjaga yang menggonggong. Setidaknya, sebelum aku mati, aku sudah menggigit beberapa betis ketidakadilan. Itu sudah cukup sebagai definisi rakyat yang baik versiku.
Tuhan, Apakah Kamu Mati? Atau Hanya Pingsan Melihat Indonesia?
Pertanyaan ini bukan berasal dari kepala dingin Friedrich Nietzsche, melainkan dari dada yang panas oleh kenyataan Indonesia. Tuhan, apakah Engkau mati? Atau mungkin Engkau tidak mati, tapi sedang pingsan? Atau jangan-jangan Engkau sedang rapat dengan para malaikat membahas skema keselamatan versi terbaru, sehingga tidak sempat melirik ke selatan khatulistiwa? Sindiranku: kalau Tuhan melihat Indonesia sekarang, aku menduga Ia akan menggeleng-gelengkan kepala, lalu berkata pada Gabriel, “Coba lihat ini. Mereka membangun rumah ibadah paling megah di Asia Tenggara, tapi di belakang gedung itu ada kampung kumuh yang penghuninya belum makan tiga hari. Mereka menyanyikan pujian dengan musik canggih, tapi telinga-Ku sakit karena jeritan orang-orang yang ditindas oleh para penyanyi itu. Gabriel, tolong ambilkan Aku aspirin surgawi.”
Tuhan tidak mati. Tapi citra tentang-Nya telah mati dibunuh oleh para pemeluk yang hanya memuja, tanpa melakukan kehendak-Nya. Kita menciptakan Tuhan yang sangat suci, sangat transenden, sangat jauh di langit, sehingga Ia tidak mengotori tangan-Nya dengan lumpur dunia. Padahal, jika kita membaca kembali kisah Yesus, dan ini satir yang paling menyakitkan, Tuhan justru mati secara fisik. Ia digantung di kayu salib, dihukum mati oleh kolaborasi agama dan negara. Itu adalah bentuk paling radikal dari solidaritas ilahi: Tuhan memilih untuk “mati” bersama para korban, bukan duduk di singgasana emas sambil menerima pujian. Jadi, ketika aku bertanya, “Tuhan, apakah Kamu mati?” itu bukan untuk menghujat, melainkan untuk menyadarkan diriku sendiri dan siapa pun: di setiap mayat yang mengambung di sungai akibat konflik agraria, di setiap jenazah bayi yang meninggal karena busung lapar di daerah “lumbung pangan”, di setiap tubuh transpuan yang babak belur dihakimi massa, di sanalah Tuhan sedang mati lagi. Dan kita, yang mengaku umat-Nya, entah menjadi algojo yang memaku, atau menjadi Petrus yang menyangkal tiga kali sebelum ayam berkokok.
mungkin sudah waktunya kita mendirikan teologi salib yang baru. Bukan salib emas yang dipajang di altar, melainkan salib kayu lapuk yang didirikan di tengah-tengah hutan yang dibakar, di tengah penggusuran, di tengah tambang yang meracuni air. Salib itu tidak butuh pujian. Ia hanya butuh kehadiran kita, untuk berdiri bersama mereka yang disalibkan oleh kekuasaan. Jika tidak, kita hanya akan terus menyanyikan “Haleluya” di atas kuburan massal. Dan Tuhan, kalau Ia tidak mati, mungkin akan muntah melihat ibadah kita yang munafik. Kitab Suci memang berkata bahwa Tuhan akan memuntahkan yang suam-suam kuku. Aku khawatir, kita semua sudah ada di dalam lambung-Nya, siap dimuntahkan.
Penutup
Inilah tumpukan pikiranku belakangan hari ini. Aku tidak memberi solusi. Karena jujur, aku bukan siapa-siapa: bukan nabi, bukan filsuf, bukan aktivis. Aku hanya seorang warga yang lelah, yang memilih menulis untuk menyalurkan semua getir ini. Satir adalah senjata kaum tak berdaya: dengan tertawa, kita menolak menyerah; dengan menyindir, kita mengungkap borok yang coba ditutupi bedak retorika. Dolar akan tetap naik. BBM akan tetap naik. Kaum yang tersingkir akan tetap disingkirkan. Tapi aku menolak untuk diam. Aku menolak menjadi rakyat baik versi mereka. Aku menolak teologi harapan yang membius. Aku menolak kasih bersyarat yang munafik. Aku menolak Tuhan yang hanya hidup di langit.
Semoga dari tumpukan pikiran yang chaos ini, ada satu-dua kalimat yang bisa menjadi bara kecil. Bara itu tidak akan menghangatkan seluruh negeri. Tapi mungkin cukup untuk membuatmu, kau yang membaca ini, merasa tidak sendirian. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan Indonesia sendirian. Tapi setidaknya, kita bisa menertawakan kegilaannya bersama-sama, lalu dari tawa itu lahir energi baru: untuk bangkit, untuk bertindak, dan untuk terus menjadi duri dalam daging kekuasaan. Sebab, pada akhirnya, dunia ini tidak butuh lebih banyak domba. Dunia ini butuh lebih banyak penggonggong yang setia pada nurani. Dan aku, dengan segala chaos-ku, memilih menggonggong.
"Aku memilih menjadi duri dalam daging. Sebab di tengah kawanan domba yang rajin mengembik 'merdeka', hanya duri yang bisa menyadarkan bahwa kita sedang digiring ke pejagalan."


Komentar
Posting Komentar